JAKARTA, RADAR24NEWS–Tangis di balik baju oranye KPK menjadi pemandangan tak biasa. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker, Immanuel Ebenezer, akrab dipanggil Noel, kini menjadi sorotan setelah diduga terlibat pemerasan terkait sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di hadapan publik, Noel hanya bisa berucap lirih: “Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.”
Amnesti, Sebuah Harapan dari Balik Tahanan
Kata “amnesti” meluncur dari bibir Noel saat digiring ke mobil tahanan KPK, Jumat (22/8/2025) malam. Meski tangannya terborgol, matanya basah, Noel tetap mencoba mengirim pesan pada dunia luar. Harapan itu jelas: pengampunan.
Amnesti, yang biasanya dipandang sebagai kebijakan politik untuk kepentingan bangsa, kini menjadi doa pribadi Noel seorang pejabat negara yang terjerat kasus hukum.
“Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo, juga kepada keluarga saya. Kasus saya bukan pemerasan,” ucap Noel di hadapan awak wartawan.
Baca Juga: Amnesti Kasus Hasto Disorot Mantan Penyidik KPK, IM57+: “Miris, Ini Bisa Rusak Rule of Law!”
Dari Kursi Wamenaker ke Tahanan
Hanya dalam hitungan jam, status Noel berubah drastis: dari Wakil Menteri Tenaga Kerja menjadi tersangka. Namanya terseret dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 yang juga melibatkan pejabat Kemenaker lainnya.
Dalam operasi KPK, selain Noel, ada sepuluh orang lain yang ikut dicokok, termasuk pejabat Ditjen Bina K3 dan pihak swasta. 11 orang ini dikenakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU-Tipikor).
Baju oranye tahanan KPK menempel di tubuh Noel, menggantikan jas yang biasanya ia kenakan di forum resmi. Di situlah sisi humanisnya tampak—seorang pejabat, seorang ayah, yang kini hanya bisa berharap pada sesuatu di luar kuasanya: amnesti.
Amnesti dan Pertaruhan Nama Baik
Permintaan Noel soal amnesti langsung memicu perbincangan publik. Sebagian menilai langkah itu sebagai bentuk keputusasaan, sementara yang lain melihatnya sebagai strategi politik.
“Kalau bicara amnesti, itu hak prerogatif Presiden. Tapi kasus dugaan pemerasan jelas ranah hukum, bukan politik,” ujar seorang pengamat hukum dari IBLAM School of Law Universitas, Chitto Cumbhadrika SH. SIP. MH, Sabtu (23/8/2025).
Bagi Noel, amnesti bukan sekadar istilah hukum. Itu simbol harapan agar dirinya tidak sepenuhnya tenggelam dalam arus kasus yang bisa meruntuhkan reputasinya.
Keluarga, Publik, dan Masa Depan
Di luar gedung KPK, keluarga Noel dikabarkan terpukul. Dukungan dari orang-orang terdekat menjadi satu-satunya penguat di tengah badai pemberitaan.
“Yang paling berat bukan dipenjara, tapi melihat keluarga ikut menanggung beban,” kata seorang kerabat dekat Noel yang minta namanya tidak ditulis kepada wartawan.
Kini, publik menanti: apakah harapan amnesti itu akan menjadi kenyataan, atau sekadar kata-kata yang hilang ditelan sejarah kasus korupsi di Indonesia.
