SERANG, RADAR24NEWS.COM-Wacana pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. DPRD Banten memberikan sinyal setuju terhadap usulan ini, tetapi Gubernur Banten Andra Soni memilih bungkam saat dimintai tanggapan. Apa alasan di balik sikap diamnya?
DPRD Banten Dukung Pemotongan Tujangan Pejabat Banten
Sejumlah anggota DPRD Banten menilai bahwa pemotongan tukin dapat menjadi langkah awal dalam menghemat anggaran daerah, meskipun dampaknya terhadap kas daerah tidak terlalu signifikan. Salah satu anggota DPRD yang mendukung wacana ini adalah Juheni M Rois dari Fraksi PKS. Menurutnya, pemangkasan tunjangan kinerja pejabat patut dipertimbangkan dalam rangka efisiensi.
“Pemotongan tunjangan pejabat Pemprov Banten boleh saja dilakukan, jika memang bertujuan untuk efisiensi anggaran,” ujar Juheni, Rabu (5/3/2025).
Juheni menambahkan bahwa meskipun pemangkasan tukin tidak akan memberikan penghematan dalam jumlah besar, langkah ini tetap bisa membantu mengalokasikan anggaran untuk kepentingan publik. Namun, menurutnya, selain memangkas tukin, Pemprov Banten juga harus melakukan efisiensi pada anggaran lain yang dinilai kurang penting, seperti seminar, penguatan kelembagaan, serta program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus berani memangkas anggaran yang hanya habis di atas kertas, seperti seminar atau pelatihan yang kurang berdampak langsung. Kalau memang ingin membantu rakyat, lebih baik anggaran itu digunakan untuk kebutuhan yang nyata,” tegasnya.
Baca juga: Gubernur Banten Bawa Standar Insan Cendekia ke Sekolah Garuda, Gratis untuk Warga!
Gubernur Banten Andra Soni Bungkam
Saat ditanya mengenai usulan pemotongan tunjangan kinerja pejabat, Gubernur Banten Andra Soni enggan memberikan komentar. Usai menghadiri acara Penyerahan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024 di BPK Perwakilan Banten, ia memilih menghindar dan hanya memberikan jawaban singkat.
“Saya baru saja mengantarkan audit BPK,” ujar Andra singkat sambil berlalu tanpa memberikan tanggapan lebih lanjut.
Sikap diam Andra Soni menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat dan akademisi. Pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai bahwa jika Gubernur benar-benar ingin melakukan efisiensi anggaran, maka pemotongan tukin pejabat seharusnya bisa menjadi kebijakan yang diambil dengan tegas.
“Jika Gubernur Banten (Andra Soni) berani memangkas tukin pejabatnya, ini akan menjadi langkah revolusioner. Tapi kalau dia ragu-ragu, ini patut dipertanyakan,” kata Adib.
Respons Pemuda Banten
Wacana pemotongan tukin pejabat juga mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya pemuda di daerah. Asep, seorang aktivis pemuda dari Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
“Jika pemotongan tukin ini memang dilakukan, maka anggaran yang dihemat seharusnya dialokasikan untuk sektor yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, infrastruktur desa, atau program bantuan ekonomi bagi masyarakat kecil,” ujar Asep.
Ia juga menekankan bahwa anggaran jangan hanya dipangkas di satu sektor, tetapi harus ada transparansi dalam penggunaannya. “Jangan sampai pemotongan tukin hanya sekadar wacana, tetapi tidak berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah harus benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Editor: Imron Rosadi
