Suku Bunga Perbankan dalam Pemulihan Ekonomi

  • Whatsapp

Lena Erdawati
NIM : 9917920015
Prodi : Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta

RADAR24NEWS.COM – Masyarakat menilai sebaiknya patokan suku bunga perbankan yang berlaku di Indonesia hanyalah suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Mengapa LPS ikut menentukan Suku Bunga Penjaminan (SBP)? Secara historis, pemegang hak untuk menentukan SBP adalah pemerintah di Kementerian Keuangan. Dalam era blanket guarantee, hak diserahkan kepada BPPN.

Karena BPPN lebih memperhatikan resolusi bank dan penyelesaian debitur bermasalah, maka hak tersebut “dialihkan” ke Bank Indonesia. Begitu pula Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) yang menerbitkan SBP ditentukan oleh Bank Indonesia. SBP merupakan otorisasi tidak langsung dari undang-undang LPS, apalagi di dalamnya terdapat ketentuan tentang klaim.

Apabila (1) simpanan tidak tercatat secara resmi di bank, (2) nasabah mendapat perlakuan suku bunga khusus atau tidak wajar, dan (3) nasabah merupakan pihak yang menyebabkan bank bermasalah, maka klaim tidak dapat dibayarkan. Dalam konteks poin (2) tersebut, peraturan LPS menjelaskan yang dimaksud tidak wajar bahwa suku bunga simpanan yang diperoleh nasabah lebih tinggi dari SBP. Oleh karena itu, LPS merilis SBP setiap bulan.

Secara harfiah pengertian Suku Bunga Penjaminan (SBP) adalah suku bunga simpanan tertinggi yang dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Yang dimaksud dengan penjaminan adalah apabila bank bermasalah dan harus dilikuidasi, walaupun bank dinyatakan tutup, simpanan masyarakat tidak akan hilang. Misalnya, Anda menyimpan uang di bank, suku bunga deposito bulanan adalah 7,25%, dan suku bunga SBP adalah 7%. Walaupun hanya ada selisih 0,25%, semua simpanan tersebut merupakan simpanan yang tidak dijamin LPS. Artinya, ketika nasabah menerima bunga tersebut dan banknya harus dilikuidasi, maka LPS tidak akan membayar klaim tersebut. Artinya nasabah hanya berhak menarik uang dari bank.

SBP akhirnya menjadi acuan bagi bank untuk menentukan suku bunga simpanan. Setiap bank yang berwenang dapat menetapkan suku bunga deposito dengan batas SBP tertinggi. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi suku bunga simpanan bank maka semakin tinggi pula kemampuan bank untuk menuntut peningkatan likuiditas. Oleh karena itu, pengetatan moneter pada akhirnya akan terjadi atau tidak akan banyak dipengaruhi oleh besaran SBP.

Secara operasional, adanya dua benchmark suku bunga tersebut membuat perbankan ragu-ragu untuk menentukan tingkat suku bunga. Selama ini perbankan mengacu LPS rate, bukan BI rate. Ini hanya berlaku di Indonesia, sebenarnya ada kesalahpahaman masyarakat saat menilai suku bunga acuan bank. Ini menyesatkan, kebetulan saja LPS rate sering sama dengan BI rate, sehingga sepertinya bank tersebut menggunakan BI rate. Padahal yang selama ini yang dipakai adalah LPS rate.

Selain itu, dengan ditetapkannya suku bunga wajar LPS maka masa berlakunya adalah 4 bulan, yang sama sekali berlawanan dengan jangka waktu bulanan untuk penetapan suku bunga BI. Jika BI menurunkan suku bunga, masalahnya akan semakin jelas, namun LPS tetap menggunakan suku bunga yang sama selama 4 bulan. Hal ini semakin menimbulkan keraguan publik. Masyarakat akan bertanya mengapa bank tidak menurunkan suku bunga meski BI rate turun. Ini menjadi masalah bagi bank dan sektor riil. Terbatasnya Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat membuat persaingan suku bunga simpan di industri perbankan semakin kencang.

Tarik-menarik dana masyarakat ini pun membuat nasabah mencari bank mana yang menawarkan bunga deposito lebih tinggi. Hal ini disebabkan kondisi likuiditas yang ketat membuat nasabah yang memiliki dana besar mempunyai kemampuan tawar lebih besar untuk meminta bunga yang tinggi kepada bank. Indikator pengetatan likuiditas adalah dengan lebih tingginya suku bunga penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS rate) ketimbang BI rate. Dalam hal ini BI rate untuk menunjukkan visi BI terhadap kebijakan likuiditas yang diambil.

Tinggi untuk pengetatan, dan rendah untuk melonggarkan. Sedangkan LPS rate menunjukkan respon pasar. Kencangnya bank dalam menarik menarik DPK tentu akan mendorong bank mengobral tingkat bunga. Dengan demikian, ini akan mendorong meningkatnya biaya dana yang akan menekan Net Ineterest Margin (NIM).

Kemudian adanya gap antara pemberian kredit dengan dana yang berhasil dihimpun perbankan menyebabkan persaingan mendapatkan dana masyarakat semakin ketat. Secara bisnis menawarkan suku bunga simpanan diatas SBP memberikan daya tarik karena logikanya semua penyimpan selalu mengharapkan hasil bunga setinggi mungkin. Yang pasti, perbankan juga diuntungkan karena bisa menambah likuiditas.

Tetapi pemerintah menjadi terbebani dalam melaksanakan peneyebaran rupiah sebagai langkah stimulus moneter yang memang diperlukan disaat deflasi tinggi pada saat pandemi. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia saat ini (1 Desember 2020) adalah 3,75%, terendah dalam sejarah. Suku bunga akan tetap rendah sampai ada tanda-tanda tekanan inflasi yang meningkat.

Sejalan dengan tren penurunan suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas perbankan yang relatif baik, LPS menurunkan suku bunga penjaminan pada September 2020. Suku bunga penjaminan simpanan rupiah yang berlaku untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat turun masing-masing sebesar 25 basis poin menjadi 5,00% dan 7,50%. Di saat yang sama, suku bunga penjaminan valuta asing bank umum juga turun 25 basis poin menjadi 1,25%. Dan diharapkan LPS terus memantau dan mengevaluasi kebijakan suku bunga penjaminan (SBP) berdasarkan kondisi likuiditas bank, hasil penilaian kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan (SSK).

Penurunan suku bunga penjaminan sangat penting, karena suku bunga deposito bank lebih banyak dipengaruhi oleh suku bunga LPS. Jika suku bunga BI turun tetapi suku bunga penjaminan LPS tidak turun, maka suku bunga simpanan tidak akan turun, sehingga biaya dana (cost of fund) tidak turun. Jika biaya dana masih tinggi, bank akan sulit menurunkan bunga pinjaman. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan. Sejatinya kondisi likuiditas saat ini sangat longgar.

Semua rasio likuiditas terus meningkat, yang menunjukkan bahwa bank memiliki amunisi yang cukup untuk segera memberikan pinjaman. Namun, suku bunga penjaminan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap suku bunga deposito dan kredit, dan dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi Bank Indonesia (BI) untuk beralih dari suku bunga ke kebijakan penurunan suku bunga acuan. Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) sebesar Rp 682 triliun, yaitu 4,4% dari PDB (produk domestik bruto).

Ini menjadi stimulus moneter terbesar di negara-negara pasar berkembang (emerging market). Ini akan memaksa bank untuk segera menurunkan suku bunga dan meyalurkan kredit. Langkah ini diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. LPS harus mempertimbangkan untuk mempercepat penurunan suku bunga penjaminan untuk membantu bank mengurangi biaya dana (cost of fund). Sebab pada kenyataannya cost of fund sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana dan tingginya suku bunga dana mahal seperti deposito.

Jika tidak diturunkan, deposito, cost of fund tidak turun. Bunga kredit juga tidak akan turun. Melihat situasi tersebut, pemerintah dan BI harus menghapus suku bunga LPS agar perbankan dan masyarakat lebih mudah memperkirakan suku bunga saat ini dan mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, sejauh ini regulasi yang ada menghambat penghapusan suku bunga LPS. Selain itu, kewajiban membayar premi LPS mengakibatkan bank harus mengikuti suku bunga LPS sebagai patokan.

Masalahnya, jika bank tidak mau ikut dalam suku bunga LPS, dan jika bank bersangkutan kolaps di kemudian hari, maka LPS tidak mau menjaminnya. Fungsi LPS adalah menjamin dana simpanan nasabah, artinya bunga LPS sebisa mungkin mencerminkan bunga dari dana yang diterima nasabah. Fungsi BI adalah untuk mengontrol stabilitas mata uang dan sistem keuangan. Agar ekonomi stabil dan pemulihan ekonomi cepat berlangsung, maka BI rate lebih berpengaruh dibandingkan LPS rate.

  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.