Simetrisme Islam dan Demokrasi

  • Whatsapp
Simetrisme Islam dan Demokrasi
Aris Fajar Rokhani SPt. MSi (Anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI).

Oleh

Aris Fajar Rokhani SPt. MSi

Bacaan Lainnya

(Anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI)

Islam meruapakan salah satu Agama di Dunia yang dianut oleh sekitar 2 milyar penduduk dunia, sedangkan Indonesia Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh penduduk sehingga Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia. Sementara itu Demokrasi merupakan salah satu alternatif sistem kehidupan negara dan pemerintahan yang saat ini menjadi arus besar dunia. Demokrasi dianggap sebagai kondisi ideal dalam mengatur suatu negara.

Pandangan Kelompok Radikal Terhadap Demokrasi

 Kelompok radikal tumbuh subur di era reformasi karena adanya kebebasan dalam sistem Pemerintahan Indonesia sejak 1998 (demokrasi). Dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan demokrasi, kelompok radikal terbagi dalam berbagai sikap seperti masuk melalui jalur politik memanfaatkan momentum yang ada, berada diluar sistem politik karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan ada yang menolak demokrasi sebagai sistem bahkan menyebut “thogut/kafir” yang harus dilawan. Pada kelompok terakhir inilah yang akhirnya melahirkan terorisme. Dalam pandangan kelompok radikal demokrasi bertentangan dengan Islam, untuk itu mereka melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah dengan argumentasi menegakkan syariat Islam.

Islam dan Negara

Hubungan Islam dan negara selalu menjadi diskursus sejak dulu, apakah Islam menganut dan menetapkan sistem pemerintahan tertantu didalam syariatnya?. Jaman Rasululloh semua kekuasaan bertumpu pada sosok Nabi Muhammad SAW yang dijamin Alloh SWT sebagai manusia terbaik dan “maksum” (terbebas dari dosa). Dengan kondisi ini menjamin stabilitas kekuasaan Islam. Sepeninggal Rasululloh berlaku sistem Khilafah sampai dengan dengan Khalifah Ali Bin Abu Thalib. Pada masa ini Islam mencapai puncak kejayaan dengan menguasai 2/3 dunia, namun dalam penyelenggaraan kekuasaan (pemerintahan) mulai terjadi intrik dan konflik yang ditandai dengan peralihan kepemimpinan dengan pembunuhan Khalifah. Selanjutnya Islam masuk dalam sistem Dinasti Umayah dan Abbasiyah dimana Kekuasaan dan Pemerintahan dijalankan seperti sistem kerajaan yaitu kekuasaan berdasarkan keturunan. Memasuk era modern ini dengan sistem Negara (state) islam menjelma dalam beberapa sistem sesuai negaranya masing-masing.

Dalam Islam Al-quran maupun Hadist tidak secara jelas dan detail diatur sistem pemerintahan Islam namun hanya disebutkan prinsip-pinsip utama seperti “Taatlah kepada Alloh, Rasul serta pemimpin diantara kamu”. Artinya islam meletakkan negara dan sistem pemerintahan dalam wilayah furu (cabang) sehingga sangat mungkin terjadinya khilafiyah (beda pendapat).

Kesamaan Prinsip Islam dan Demokrasi

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan (pemerintahan). Dalam prakteknya di Indonesia Islam bisa sejalan, selaras dan kompatibel dengan demokrasi. Apabila kita telisik lebih dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Islam memiliki kesamaan dengan prisp demokrasi.

  1. Adil

Al-Quran memiliki tiga istilah berkaitan dengan adil yaitu “al adl” (sama); ”al qist” (wajar dan cukup) dan “al mizan” (timbangan). Terminologi adil disebutkan 30 kali dalam Al-Quran yang menandakan betapa penting dan prinsipnya keadilan dalam islam. Selanjutnya Prinsip adil dalam Al-Quran “Wahai orang yang beriman Jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Alloh SWT menjadi saksi keadilan. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil lebih dekat dengan Taqwa (QS 5:8)”

Dalam praktek kenabian Rasululloh meletakkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pemerintahan. Ketika Nabi menerima lobi dari seorang Gubernur yang anaknya melakukan kesalahan agar terbebas dari hukuman, Rasululloh menjawab “ seandainya Fatimah Binti Muhammad (Putri Rasululloh) mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya”.

Bagaimana dengan Demokrasi? Adil menjadi prasarat utama dalam pemerintahan yang demokratis. Bahkan dalam simbol pengadilan patung diikat matanya artinya penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Bahkan Di Indonesia persamaan kedudukan didepan hukum dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar. Prinsip “Equality Berfore The Law” menjadi utama dalam pemerintahan demokrasi. Maka dalam prinsip ini Islam dan Demokrasi memiliki kesamaan yaitu menegakkan keadilan.

 2. Persamaan

Al Quran menyebutkan persamaan sebagai prinsip di Surah Al Hujarat :13 “kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Alloh adalah yang paling bertaqwa”.

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa Islam tidak mengenal kelas sosial atau kasta namun mengakui realitas berbagai suku dan bangsa. Ketaqwaan sebagai nilai universal yang akan menentukan kedudukan kemuliaan seseorang dihadapan Alloh SWT. Semua orang dengan suku, bangsa apapun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang paling mulia. Dalam praktek Rasululloh dan para Sahabat sudah dibuktikan bagaimana Islam tidak memandang status, suku dan kelas sosial. Bagaimana Bilal bin Rabbah seorang budak yang masuk Islam dan memiliki kemuliaan luar biasa. Bagaimana Rasululloh ditegur langsung oleh Alloh karena mengabaikan Abdullah Bin Umi Maktum seorang penyandang disabilitas (buta) ketika ingin mendapatkan penjelasan tentang Islam namun diabaikan karena sibuk dengan pembesar Qurais.

Sementara Demokrasi meletakkan kesamaan Hak Asasi Manusia (HAM). Didalam Pemerintahan demokratis semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bahkan seorang perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Betapa banyak pemimpin perempuan lahir dari sistim pemerintahan yang demokratis seperti Megawati (Indonesia), Margaret Tatcher (Inggris), Agela Merkel (German) dll. Hanya sistem demokrasilah yang menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara. Maka dalam prinsip kesamaan ini Islam dan Demokrasi memiliki karakter yang sama.

3. Kontrol Kekuasaan

Ketika pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab akan mengeluarkan aturan yang membatasi mahar bagi wanita diprotes oleh seorang wanita karena memang dalam Islam mahar menjadi hak wanita diintervensi oleh siapapun. Atas kritik tersebut Khalifah Umar tidak jadi mengeluarkan peraturan tersebut. Hal ini  menunjukkan betapa Islam sangat mengakomodir suara rakyat bahkan rakyat kecil sekalipun yang tidak memiliki kedudukan atau akses terhadap kekuasaan.

Sedangkan Demokrasi menganut suara rakyat adalah suara tuhan. Maka demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber utama rujukan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Demokrasi juga sangat menghargai kebebasan berpendapat dan kritik terhadap jalannya kekuasaan. Bahkan suara satu orang saja diakui dalam sistem pemerintahan Demokrasi. Itulah mengapa di Indoensia perseorangan bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang. Bila Pemerintah menetapkan undang-undang yang merugikan rakyat akan digugat di MK untuk dibatalkan. Sistem demokrasi juga mensyaratkan adanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu dalam prinsip ini Demokrasi dan Islam sebangun yaitu kontrol yang kuat terhadap praktek pemerintahan dan kekuasaan.

4. Kebebasan

Islam menjamin kebebasan setiap individu bahkan dalam berkeyakinan dan keimanan. Tidak boleh ada pemaksaan dalam menentukan keyakinan seseorang bahkan bila manusia itu ingkar atau kafir dengan Alloh SWT sekalipun diberikan kebebasan. Didalam Al Quran Surah Alkafirun disebutkan “Lakum dinukum waliyadin” (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).

Demokrasi dalam prakteknya memberikan ruang yang luas bagi publik untuk mengkontrol kekuasaan. Selain itu mekanisme kepemimpinan dan pemerintahan bersifat partisipatif dan dinamis.  Untuk itu prasyarat kebebasan menjadi wajib dan prinsip dalam Demokrasi. Bahkan salah satu indeks kematangan demokrasi adalah kebebasan berpendapat bagi publik. Bahkan pilar Demokrasi salah satunya adalah kebebasan dan independensi pers melengkapi 3 pilar lainnya yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

5. Prinsip Syuro (Musyawaroh Mufakat)

Al Quran dalam Surah As Syura : 38 “ Dan orang-orang yang patuh terhadap seruan Alloh dan melaksanakan Sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka”. Dalam aktualisasinya Rasululloh dalam mengambil keputusan senantiasa meminta pendapat sahabat-sahabatnya dalam mekanisme syuro (rapat). Sebagaimana diriwayatkan ketika menentukan strategi perang Badar Rasululloh meminta pendapat sahabat-sahabatnya dalam menentukan “home base pertahanan”. Kemudian ada seorang sahabat yang meberikan masukan untuk lokasi pertahanan di dekat sumber mata air di lembah Badar dan usulan tersebut diterima. Demikian juga dalam perang khondaq ketika Madinah dikepung oleh pasukan Multi Internasional pimpinan Qurais maka pendapat yang diterima adalah usulan Salman Al Farisi yaitu membuat parit untuk pertahanan Kota Madinah. Hal ini menunjukkan dalam Islam mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan berlandaskan syuro dan masukan (aspirasi)

Karakter demokrasi memandang kepemimpinan adalah mandat dari rakyat yang diberikan melalui kekuasan eksekutif dan legislatif melalui pemilu. Maka dalam menjalankan mandat tersebut dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai voting.

Sistem demokrasilah yang memberikan ruang bagi dakwah Islam berkembang dan memungkinkan sebagai mainstream utama dalam Pemerintahan dan Kekuasaan. Sungguh aneh logika yang digunakan oleh kelompok Khilafah, Radikal dan teroris yang mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan islam sehingga Pemerintahan yang dihasilkan melalui sistem demokrasi harus dilawan bahkan menghalalkan segala cara termasuk melakukan teror. Pandangan tersebut perlu diluruskan bahwa Islam sangat simetris dengan demokrasi bahkan “Islam bisa menikmati demokrasi”.  (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.