JAKARTA, RADAR24NEWS–Presiden Prabowo Subianto bikin gebrakan baru di tubuh perusahaan pelat merah. Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR, Jumat (15/8/2025), ia resmi mencabut hak tantiem bagi komisaris BUMN.
Alasan Prabowo jelas: ada ketimpangan besar antara kerja nyata dan bonus yang diterima. Ia mencontohkan, seorang komisaris hanya hadir sekali rapat dalam sebulan, tapi bisa membawa pulang tantiem hingga puluhan miliar rupiah per tahun.
“Ini jelas pemborosan. Tidak sejalan dengan semangat efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan,” tegas Prabowo.
🔹 Apa Itu Tantiem Komisaris BUMN?
Tantiem merupakan bonus tahunan yang diberikan kepada direksi dan komisaris atas kinerja perusahaan. Besarannya ditentukan lewat indikator seperti laba bersih, capaian KPI, hingga persetujuan RUPS atau keputusan menteri.
Namun, dalam praktiknya, pemberian tantiem sering jadi sorotan. Bahkan, ada perusahaan yang tetap membagikannya meski mencatat kerugian, selama dinilai ada perbaikan performa.
🔹 Kenapa Tantiem Dicabut?
Menurut Prabowo, jabatan komisaris bukan sekadar “tanda tangan” atau hadir rapat bulanan, tapi harus benar-benar berkontribusi terhadap arah perusahaan. Bonus yang diterima harus selaras dengan hasil kerja nyata.
Kebijakan ini juga disambut baik oleh Lembaga Pengelola Investasi Negara. Mereka memperkirakan, penghapusan tantiem bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Apa Tanggapan Masyarakar?
Masyarakat mendukung keputusan Presiden Prabowo. Dukungan itu diantaranya disampaikan Ahmad Firdaus (37), warga Ciputat, Tangerang Selatan, menilai langkah Prabowo cukup bagus.
“Kalau cuma duduk rapat sebulan sekali terus dapat miliaran, itu jelas nggak adil. Uang negara sebaiknya dipakai untuk yang lebih bermanfaat, misalnya pendidikan atau kesehatan,” ujarnya kepada Radar24News, Minggu (17/8/2025).
Sementara itu, Lilis Suryani (42), ibu rumah tangga asal Serang, berharap kebijakan ini benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Bagus sih, tapi jangan hanya wacana. Kita rakyat kecil sering lihat pejabat dapat fasilitas besar, sementara kebutuhan pokok makin mahal. Semoga keputusan ini bisa bikin BUMN lebih sehat,” katanya.
Apa Dampak untuk BUMN?
- Komisaris Lebih Aktif: Dorongan agar mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan strategi.
- Efisiensi Anggaran: Uang negara yang tadinya terserap ke tantiem bisa dialihkan untuk kebutuhan lebih produktif.
- Reformasi Tata Kelola: Sistem penghargaan di BUMN akan lebih transparan, berbasis kinerja, dan adil.
📝 Catatan Redaksi
Langkah Prabowo mencabut tantiem komisaris BUMN bukan sekadar penghematan, melainkan reformasi serius di tubuh perusahaan negara. Pesannya jelas: penghargaan harus sebanding dengan kontribusi, bukan hanya soal jabatan.
