LEBAK, RADAR24NEWS.COM–Ratusan warga Desa Jayamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, akhirnya turun tangan menyegel Kantor PTPN Afdeling III dan IV Cisalak Baru pada Selasa (6/5/2025). Aksi penyegelan ini dipicu buntunya kesepakatan antara warga dan pihak perusahaan terkait tuntutan infrastruktur jalan yang sudah lama dikeluhkan.
Langkah ekstrem ini diambil warga setelah dua kali melakukan audiensi tanpa hasil yang jelas. Kesabaran masyarakat yang telah menanti perbaikan akses jalan selama bertahun-tahun, kini mencapai batasnya.
“Sudah dua kali audensi dengan hari ini, tapi tak direspon. Oleh karena itu, kami mengambil kesepakatan untuk melakukan peyegelan kantor PTPN agar aspirasi kami segera dihujudkan,” ujar Rais, salah satu tokoh masyarakat Desa Jayamanik.
Penyegelan karena Tuntutan Tak Kunjung Direspons
Warga menuntut agar pihak PTPN segera memperbaiki akses jalan utama yang digunakan masyarakat sehari-hari, terutama untuk transportasi hasil pertanian dan akses sekolah anak-anak. Namun, dalam dua kali pertemuan, pihak perusahaan tidak memberikan keputusan konkret.
Menurut Rais, penyegelan akan terus berlangsung hingga lima tuntutan masyarakat dipenuhi. Jika tidak, warga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar.
“Jika malam ini, pihak PTPN mersepon aspirasi masyarakat, maka kami sendiri yang akan membuka sege itu. Tapi kalau masih tidak jelas, kami akan teruskan aksi,” tegasnya.
Baca Juga: Penuh Tangis dan Pelukan, Tasyakuran Kelulusan SMK PGRI Maja Jadi Momen Tak Terlupakan
Lima Tuntutan Utama Masyarakat Jayamanik
Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar24News.com, berikut lima poin tuntutan masyarakat kepada pihak PTPN:
- Perbaikan total akses jalan utama desa.
- Transparansi penggunaan lahan dan kontribusi sosial kepada desa.
- Pemberdayaan tenaga kerja lokal di area perkebunan.
- Program CSR yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
- Jadwal pasti dan tertulis realisasi tuntutan.
PTPN Masih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PTPN Afdeling III dan IV belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan maupun aksi penyegelan tersebut. Sementara aktivitas karyawan di lokasi kantor PTPN lumpuh total sejak aksi dilakukan warga.
Kondisi ini menambah ketegangan antara warga dan perusahaan plat merah tersebut. Pemerintah daerah pun diharapkan segera turun tangan sebagai mediator sebelum konflik meluas.
Dampak Sosial dan Ekonomi Mulai Terasa
Aksi penyegelan yang dilakukan warga bukan tanpa risiko. Warga berharap aksi ini dapat mengetuk hati manajemen PTPN untuk segera bertindak dan tidak terus membiarkan janji-janji tertunda tanpa kejelasan.
“Ini bukan soal emosi, tapi hak kami sebagai masyarakat. Jalan ini sudah rusak bertahun-tahun dan tidak ada yang peduli,” ungkap seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi.
Editor: Imron Rosadi
