JAKARTA, RADAR24NEWS.COM—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun. Langkah ini diambil untuk mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) demi mendorong program prioritas dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pembukaan blokir tersebut merupakan hasil evaluasi efisiensi belanja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran 2025 sebesar Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir, silahkan kementerian dan lembaga belanja prioritas,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, ditulis Minggu (4/5/2025).
Ia menjelaskan, proses pembukaan blokir ini telah dikaji bersama 99 kementerian/lembaga. Sebanyak 76 K/L telah dibukakan anggarannya senilai Rp 53,49 triliun, dan sisanya 23 K/L senilai Rp 33,1 triliun.
Didukung Presiden, Fokus pada Belanja Prioritas
Suahasil menegaskan bahwa pembukaan blokir ini telah mendapat persetujuan Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan langsung pada 7 Maret 2025 untuk meminta restu refocusing dan pembukaan blokiran anggaran.
“Tujuannya agar belanja K/L lebih tajam dan sesuai prioritas pemerintah. Ini bagian dari amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD,” tambahnya.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Kepastian THR ASN, Ini Kata Dia!
Belanja K/L Mulai Naik Signifikan
Setelah blokiran dibuka, belanja kementerian/lembaga meningkat tajam. Dari alokasi Januari 2025 sebesar Rp 24,4 triliun, naik menjadi Rp 83,6 triliun di Februari, dan melonjak menjadi Rp 196,1 triliun pada akhir Maret 2025.
Secara total, belanja pemerintah pusat hingga Maret 2025 mencapai Rp 413,2 triliun, dengan Rp 196,1 triliun di antaranya berasal dari K/L, dan Rp 217,1 triliun melalui belanja non-K/L.
Ekonom Apresiasi Langkah Menkeu
Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai keputusan membuka blokir anggaran sangat strategis.
“Artinya, Kemenkeu sudah lebih yakin terhadap kondisi penerimaan dan arus kas negara. Setelah tantangan di kuartal awal, ini progres positif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini dengan belanja yang tepat sasaran.
“Belanja Rp 86,6 triliun bisa menjaga daya beli dan penciptaan lapangan kerja, apalagi bila diarahkan ke proyek padat karya, transfer ke daerah, dan pengeluaran dinas,” sambungnya.
Dampak Ekonomi dan Potensi Defisit
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa pembukaan blokir berpotensi memperlebar defisit. Namun ia melihat hal ini sebagai langkah perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Belanja pemerintah adalah komponen penting penggerak ekonomi. Bila diarahkan ke sektor strategis, maka efek ganda bisa dirasakan baik dari sisi konsumsi hingga peningkatan penerimaan pajak,” katanya.
Yusuf juga mencatat, pola realisasi belanja antar kementerian akan sangat bervariasi, tergantung dari kinerja historis masing-masing lembaga.
Dengan terbukanya blokir anggaran Rp 86,6 triliun, diharapkan kementerian/lembaga bisa segera mengeksekusi program kerja mereka. Efektivitas anggaran akan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan belanja yang dilakukan.
Pemerintah pun diminta tidak hanya fokus pada serapan anggaran, namun juga pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam bentuk program prioritas yang menyentuh ekonomi rakyat.
Editor: Imron Rosadi
Temukan Berita Radar24News Google News
