Moratorium Dicabut, Apdesi Teluknaga Desak Percepatan DOB Pantura

  • Whatsapp
Moratorium Dicabut, Apdesi Teluknaga Desak Percepatan DOB Pantura
Ilustrasi: DOB Tangerang Utara atau Pantura. (grafis ade maulana/radar24news.com)

KABUPATEN TANGERANG, RADAR24NEWS.COM-Moratorium atau penghentian sementara pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dikabarkan akan dicabut tahun ini. Namun hanya diprioritaskan untuk pemekaran di Indonesia Timur. Sementara pemekaran di Pulau Jawa akan dimulai 2022 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Subur Maryono mengatakan, isu DOB Tangerang Utara atau Pantura kembali menguat, seiring dengan rencana pemerintah pusat yang akan mencabut moratorium pemekaran. Bahkan, pihaknya sudah membuat kajian ilmiah terkaot DOB Pantura tesebut.

Bacaan Lainnya

“Kajian ilmiah ini akan diserahkan ke DPRD dan Pemkab Tangerang untuk dibahas, kemudian kami mendesak DPRD Kabupaten Tangerang untuk memberikan dukungan penuh rencana DOB Pantura,” kata pria yang akrab dipanggil SE ini berdasarkan keterangan tertulis diterima radar24news.com, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Perbup Tangerang Kerap Dilanggar, Pengurus Karang Taruna Hadang Truk

SE menambahkan, Apdesi Kecamatan Teluknaga siap menjadi pemerakarsa atau pelopor perjuangan terbentuknya Tangerang utara atau Pantura. Meskipun, SE mengetahui, bahwa saat ini moratorium DOB masih berlaku atau belum dicabut oleh pemeritah. Namun setidaknya, ketika moratorium dicabut, yang menjadi persyaratan administrasi sudah terpenuhi dari sekarang.

“Kami (Apdesi Teluknaga_red) siap mengambil langkah-langkah perjuangan demi terbentuknya Tangerang utara dan tidak ingin menjadi penonton yang hanya mendapatkan janji angin segar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, DPD RI mengaku, pihaknya sudah menggelar rapat kerja dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kelanjutan DOB di Indonesia. Hasilnya, Salah satu yang disepakati adalah pencabutan moratorium DOB pada tahun depan, namun khusus untuk pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“DOB di Banten bakal diusulkan mulai tahun 2022,” kata Fachrul saat FGD refleksi akhir tahun 2020 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (DPD-RI) yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Serang, Jumat (11/12/2020) lalu dikutip dari radar banten. (ade maulana/imron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.