Menkes Setujui PSBB di Tangerang: ini Pengertian dan Hal Yang Dibatasi

  • Whatsapp
Tiga Kepala Daerah di Tangerang

KABUPATEN TANGERANG,RADAR24NEWS.COM-Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan untukl menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Raya.

Menkes telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk menangani pendemi virus corona atau covid-19 pada Minggu (12/4/2020) sore.

Diketahui. Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (31/3/2020) lalu, sementara detail dan syarat mengenai PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Virus Disease 2019 (Covid-19).

Lalu apa Pengertian PSBB?, melansir dari Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran corona disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Resmi! Menteri Kesehatan Setujui PSBB di Tangerang

Kemudian apa hal yang dibatasi?, masih melansir dari Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, Pelaksanaan PSBB meliputi.

  1. peliburan sekolah dan tempat kerja,
  2. pembatasan kegiatan keagamaan,
  3. pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum,
  4. pembatasan kegiatan sosial dan budaya,
  5. pembatasan moda trasportasi, dan
  6. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan,

(2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

(3) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas,pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

(4) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

(5) Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

(6) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

(7) Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:

  1. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi
  2. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
  3. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

(8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol danperaturan perundang-undangan.

(9) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

(10) Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:

  1. moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan
  2. moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. (11) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah,dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan. (imron)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *