Kabupaten Lebak, Diskop: BLT UMKM Kewenagan Pemerintah Pusat

  • Whatsapp
Kabupaten Lebak, Diskop BLT UMKM Kewenagan Pemerintah Pusat
Kepala Diskop UKM Kabupaten Lebak, Yudawati saat diwawancara wartawan diruangnya, Jumat (20/11/2020).

KABUPATEN LEBAK, RADAR24NEWS.COM-Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah (Diskop UKM) Kabupaten Lebak, Yudawati menegaskan, Bantuan Langsung tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta itu kewenangan pemerintah pusat.

Artinya, lolos atau tidaknya pelaku UMKM di Kabupaten Lebak untuk medapat BLT itu keputusan dari pemerintah pusat, bukan Pemkab lebak.

Bacaan Lainnya

“Kami (Dinkop UKM Lebak_red), hanya sebatas mengusulkan. Tapi lolos atau tidaknya pelaku UMKM mendapatkan BLT itu keputusan dari pemerintah pusat,” kata Yudawati kepada wartawan saat ditemui diruangnya, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Panik Saat Digerebek Polisi, Pelaku Buang Plastik Berisi Obat Tramadol

Yudawati menuturkan, berdasarkan data usulan yang dicatat Diskop UKM kabupaten Lebak per Agustus hingga 4 September 2020, ada sebayak 47 ribu lebih pelaku UMKM. Namun, Dinkop UKM Kabupaten Lebak tidak tahu berapa jumlah pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan BLT tersebut.

“Kami tidak tahu, berapa pelaku UMKM di Kabupaten Lebak yang mendapatkan BLT itu. Karena pencairannya langsung ke rekening pemilik UMKM,” tuturnya.

baca juga: Tangerang Kabupaten Perpajang PSBB Hingga 19 Desember 2020

Sementara itu, berdasarkan data sementara permohonan usulan BLT UMKM tahap dua yang akan berakhir pada 27 November 2020 mendatang, tercatat sudah ada 148 pelaku UMKM lebih yang diusulan ke pemerintah pusat. Namun demikian, Dinkop UKM juga tidak tahu berapa jumlah pelaku UMKM yang lolos verfikasi.

“Total usulan BLT UMKM tahap dua, sementara tercatat ada 148 pelaku UMKM. Tapi yang lolos verfikasi kami tidak tahu, karena itu kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya. (aji)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *