Ekonomi Indonesia Terancam Resesi Hingga Depresi

  • Whatsapp
Lena Erdawati, Mahasiswa Jurusan Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta.

Oleh: Lena Erdawati, Mahasiswa Jurusan Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta

Berbagai sektor pengeluaran menyumbang kenaikan harga pada awal tahun 2020, meskipun inflasi terkendali cenderung rendah pada tahun 2019, namun kenaikan harga tidak bisa dihindari. Pemerintah menargetkan inflasi 2020 pada kisaran 3,1%. Pada 2020 diperkirakan bahan konsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan harga.

Trend inflasi berdasarkan data bulan Desember pada tahun 2017 sebesar 0,71%, 2018 sebesar 0,62% dan 2019 sebesar 0,34%. Inflasi jika dibandingkan year on year (yoy), 2017 sebesar 3,61%, 2018 sebesar 3,13% dan 2019 sebesar 2,72%. Adapun target pemerintah untuk inflasi berada 3,5%. Namun ternyata angka 3,5% tidak terlalu dekat angka inflasi tahun 2019 yang sebesar 2,72%. Kemudian pemerintah menurunkan asumsinya menjadi 3,1% dengan salah satu pertimbangannya adalah gejolak ekonomi global.

Inflasi tahun 2019 sebesar 2,72% menandakan bahwa kestabilan harga terjaga di Indonesia. Inflasi yang cenderung rendah stabil ini pada tahun 2019 ini cukup bisa diapresiasi, karena ternyata angka kemiskinan di Indonesia juga turun, tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia 9,22%, adapun pada tahun 2018 sebesar 9,82% dan 2017 sebesar 10,12%, maka  terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Membahas mengenai jumlah penduduk miskin, harus dilihat juga bagaimana pendapatan nominal penduduk miskin dibandingkan dengan inflasi yang kini ada. Karena inflasi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Inflasi yang terlalu tinggi akan menekan daya beli masyarakat, sedangkan inflasi yang terlalu rendah bisa menekan pertumbuhan ekonomi (PDB).  Meskipin pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7%, memang masih jauh dari target, namun pertumbuhan ekonomi 5% cukup stabil pada 2019.

Dari data inflasi yang bisa diamati berikutnya adalah rasio Gini yaitu rasio ketimpangan.  Dengan Inflasi yang cenderung rendah dan terkontrol, pemerintah bisa mengontrol rasio Gini sebesar 0,32%, artinya rasio berada di level cukup baik. Dengan kategori penduduk miskin yang pendapatannya Rp 430.000 per kapita per bulan, dapat dikatakan menuju ke atas garis kemiskinan yang sebesar Rp 440.538 per kapita per bulan.

Indonesia adalah negara yang paling tidak berpengaruh dengan faktor eksternal. Karena di saat ekonomi dunia naik, ekonomi Indonesia turun, tetapi pada saat ekonomi dunia turun, ekonomi Indonesia naik. Hubungannya tidak jelas, misalnya pengaruh dari perang dagang Cina dan AS, bepengaruh ke PDB Malaysia 0,78%, beperngaruh ke PDB Singapura 0,68%, sedangkan bepengaruh ke PDB Indonesia hanya 0,17% saja. Ini disebabkan karena ekspor turun terus menerus, sehingga Indonesia tidak tergantung pada pasar dunia, ekspor menyumbang ke PDB hanya 19%. Kemudian hubungan sektor keuangan dengan dunia yang tidak terintegrasi. Jadi faktor eksternal tidak bisa disalahkan kalau terjadi pelambatan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2020 laju bulanan deflasi month to month (mtom) sebesar 0,05%. Deflasi berlanjut selama dua bulan berturut-turut sejak Juli 2020. Pada Juli 2020 Deflasi 0,1%, kemudian laju deflasi pada Agustus 2020 sebesar 0,05%. Dan terjadi lagi pada September dengan tingkat deflasi 0,05% mtom. Deflasi pada September lalu disebabkan oleh turunnya harga-harga pada kelompok belanja makanan, minuman dan transportasi.

Dalam keadaan normal, deflasi dapat diartikan sebagai positif. Deflasi berarti pemerintah telah berhasil mengendalikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Deflasi kali ini memiliki arti lain. Deflasi yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari rendahnya daya beli masyarakat. Dalam hukum ekonomi, bila permintaan rendah dan penawaran tetap, maka harga akan turun.

Deflasi selama tiga bulan berturut-turut dari Juli hingga September 2020 menandai berlanjutnya pelemahan daya beli. Di sisi lain, pemulihan ekonomi belum sesuai dengan harapan pemerintah. Inflasi inti memang tidak negatif, tetapi semakin kecil. Dengan demikian sisi permintaan ekonomi tidak akan segera pulih.

Laju inflasi inti yang terus menurun juga mencerminkan daya beli masyarakat yang masih rendah. Hingga September 2020, laju inflasi inti hanya tercatat sebesar 1,86% year-on-year, lebih rendah dari peningkatan year-on-year sebesar 3,32% pada 2019. Laju inflasi inti ini merupakan deflasi terendah sepanjang sejarah yang dimulai pada tahun 2004. Tren deflasi tersebut sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami kontraksi sebesar 2,9% hingga 1% pada triwulan III 2020 (Q3). Jika pertumbuhan ekonomi terus berkontraksi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa inflasi juga akan melemah.

Pemerintah sendiri tidak tinggal diam, berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga daya beli dan permintaan. Contohnya, perlindungan sosial akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2020 atau bahkan tahun 2021. Berbagai upaya telah dilakukan melalui penggelontoran program bantuan sosial. Antara lain, setiap UMKM diberikan bantuan presiden produktif senilai 2,4 juta rupiah dan subsidi untuk upah pekerja di bawah Rp 5 juta. Semua ini dilakukan dalam rangka memelihara sisi permintaan, tetapi apa yang dilakukan pemerintah tetap tidak efektif.

Fakta membuktikan bahwa berbagai langkah stimulus yang diberikan dalam bentuk bansos tidak efektif karena hanya menyasar kalangan bawah. Padahal, selama ini, kelas menengah maupun kelas atas telah menekan konsumsi, sehingga harga komoditas pun turun.  Sayangnya, kelompok masayarakat ini hanya mendapat sedikit stimulus. Fungsi bantuan sosial adalah untuk menjaga konsumsi masyarakat yang membutuhkan. Selama ini kalangan menengah dan atas mengerem belanja. Padahal, dari sisi nilai transaksi, pengeluaran kelompok masyarakat ini pada saat pandemi COVID-19 sebenarnya bisa sangat efektif dalam memulihkan  perekonomian nasional. Pemerintah perlu mencari cara untuk mendorong konsumsi  masyarakat kelas menengah dan atas.

Jika pemerintah tidak ingin resesi melanda perekonomian Indonesia, maka harus segera dicarikan solusinya. Selain itu, pada kuartal ketiga, proyeksi pemerintah telah turun menjadi kontraksi 2,9% sampai 1%. Padahal, bukan hanya resesi yang melanda perekonomian Indonesia, tapi juga depresi ekonomi. Depresi adalah kontraksi resesi yang parah. Penyusutan output yang terjadi biasanya lebih dalam, dan kontraksi tersebut berlangsung lama.

Daya beli masyarakat turun, begitu pula produksi. Transaksi investasi produksi  mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah tanda depresi ekonomi. Jika keadaan ini terus berlanjut hingga triwulan keempat, akan semakin sulit untuk mendongkrak perekonomian ke depan. Jika ini terjadi, maka kebijakan khusus harus diambil, seperti dengan meningkatkan insentif keuangan untuk UMKM yang kecil saat ini. Jika tidak ada kebijakan luar biasa, dan keadaan terus seperti ini, perekonomian akan terpuruk lebih lama. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *