DPRD Sebut Warga Miskin di Kab Tangerang Bertambah 83.000 Jiwa

DPRD Sebut Warga Miskin di Kab Tangerang Bertambah 83.000 Jiwa
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail.

KABUPATEN TANGERANG, RADAR24NEWS.COM-Pemkab Tangerang memiliki pekerjaan rumah semkin berat. Pasalnya, selama 2 tahun warga miskin di Kabupaten Tangerang bertambah dan diprediksi akan semakin bertambah.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengungkapkan bahwa dampak dari pandemi virus corona (Covid-19) hampir 2 tahun menyebabkan angka kemiskinan bertambah 83.000 Jiwa. Oleha karena itu, Pemkab Tangerang bersama DPRD Kabupaten Tangerang terus melakukan langkah strategis untuk menangani hal tersebut.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik_red), selama terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi lebih dari 2 tahun menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Sedikitnya ada 83.000 Jiwa saat ini,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini, Rabu (2/3/2022).

Untuk melakukan pemulihan ekonomi warga, menurut Kholid, DPRD Kabupaten Tangerang tentu akan terus menjalankan fungsinya yaitu dalam bidang legislasi, budgeting dan pengawasan. Disisi legislasi, DPRD Kabupaten Tangerang sedang membahas dua Peraturan Daerah (Perda). Sementara di sisi pengawasan, pihaknya terus melakukan kebijakan yang dilahirkan Pemkab Tangerang dalam menangani persoalan pemulihan ekonomi.

“Saat ini, kami sedang membahas dua Perda yakni tentang Dana Bergulir dan Perda Ritel. Selain itu kami juga terus mengawasi kebijakan Pemkab Tangerang seperti, insentif pajak dan melakukan refocusing anggaran. Itu merupakan langkah nyata DPRD dan Pemkab Tangerang dalam memulihkan ekonomi warga saat ini,” terangnya.

Terkait dua Perda tersebut, kata Kholid merupakan sebuah instrumen yang diklaim untuk memulihkan ekonomi warga. Misalnya, Perda Ritel itu sendiri hadir untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para masyarakat pelaku ritel tradisional, agar dapat bersaing dengan pelaku ritel modern.

“Sementara Perda tentang Dana Bergulir, untuk memfasilitasi masyarakat korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja_red) untuk mendapatkan modal usaha,” tutupnya. (mey)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.