DPRD Dukung Kejagung Usut Dugaan Penyelewengan Bansos BPNT di Lebak

  • Whatsapp
DPRD Lebak Dukung Kejagung Usut Dugaan Penyelewengan Bansos BPNT
Pihak Dinsos Kabupaten Lebak dan TKSK dilakukan pemeriksaan oleh Kemensos dan Kejagung di Kejari Kabupaten Lebak.

KABUPATEN LEBAK, RADAR24NEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang mengusut dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lebak.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebak Yayan Ridwan mengatakan, pihaknya baru mendapat kabar bahwa Kejagung dan kemensos sedang melakukan pemanggilan terhadap Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak dan juga puluhan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Bacaan Lainnya

“Kalau memang ada pelanggaran, ya semestinya penegak hukum dalam hal ini Kejagung harus memberikan sanksi tegas,” kata Yayan kepada radar24news.com, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Kemensos Selidiki Dugaan Penyelewengan Bansos BPNT di Lebak

Menurut Yayan, salah satu mitra kerja dari Komisi III DPRD Kabupaten Lebak adalah Dinsos. Oleh karena itu, pihaknya sering memberikan masukan atau saran agar Dinsos melaksanakan program BPNT sesuai dengan aturan. Sehingga, tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.

“Sudah sering kita ingatkan untuk Dinas Sosial agar menjalankan program sesuai aturan yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Baca juga: Diperiksa Kemensos dan Kejagung, TKSK BPNT Datangi Kejari Lebak

Terpisah, Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak Koharudin enggan berkoemntar terkait pemanggilan Dinsos, TKSK dan Suplayer BPNT. Sebab, pemanggilan tersebut dilakukan oleh Kejagung dan Kemensos, sementara Kejari Kabupaten Lebak hanya memfasilitas tempat.

“Silahkan tanya langsung ke Kemensos dan Kejagung, karena ini kegiatan pusat,” singkatnya

Diberitakan sebelumnya, Kejagung dan Kemensos tengah melakukan pemangilan Dinsos, TKSK, suplayer BPNT. Hal itu dilakukan setelah adanya surat pelimpahan dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengaduan penyelewengan bansos BPNT di Kabupaten Lebak. (jum/ron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *