Diperiksa Kemensos dan Kejagung, TKSK BPNT Datangi Kejari Lebak

  • Whatsapp
Diperiksa Kemensos dan Kejagung, TKSK BPNT Datangi Kejari Lebak
Sejumlah TKSK mendatangi kantor Kejari Kabupaten Lebak untuk diperiksa terkait dugaan penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lebak, Rabu (17/2/2021).

KABUPATEN LEBAK, RADAR24NEWS.COM-Sejumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) memenuhi panggilan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (kejari) Kabupaten Lebak, Rabu (17/2/2021).

Pantuan radar24news.com sekira pukul 13.00 WIB di Kejari Kabupaten Lebak sekira pukul 13.00 WIB, terlihat beberapa orang memakai baju putih pergi keluar diantar oleh Kejari dan Kasi Intel Lebak.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka berasal dari Kejagung dan Kemensos. Sementara itu, para TKSK berkumpul diruangan tunggu kantor kejari Lebak, setelah mereka menyerahkan identitas langsung masuk kedalam ruang pemeriksaan. Sayangnya, para TKSK tersebut enggan berkomentar.

Kepala Kejari Kabupaten Lebak Ani Nur Handyani mengatakan, penangana dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Lebak tersebut ditangani oleh Kemensos dan Kejagung, sementara pihaknya Kejari Kabupaten Lebak hanya memfasilitasi tempat.

“Saya engga berani berkomentar, saya hanya memfasilitasi tempat saja. Saya tidak boleh komentar karena yang menangani Kemensos dan Jam Intel Kejagung,” katanya saat dikonfirmasi radar24news.com.

“Yang menangani masalah ini adalah Kejagung, bukan kami (Kejari Lebak),” ujarnya.

Baca juga: Kemensos Selidiki Dugaan Penyelewengan Bansos BPNT di Lebak

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lebak.

Penyelidikan tersebut dilakukan Kemensos setelah mendapatkan surat pelimpahan dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (jum/ron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *