Di Kabupaten Lebak, Mantan Napi Korupsi Jadi Dewas PDAM TM

  • Whatsapp
Di Kabupaten Lebak, Mantan Napi Korupsi Jadi Dewas PDAM TM
Ilustrasi: Mantan Napi Korupsi jadi Dewas PDAM TM.

KABUPATEN LEBAK, RADAR24NEWS.COM-Dua mantan narapidana (Napi) di Kabupaten Lebak menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli (TM). Kedua napi korupsi tersebut diantaranya berinisial AN, mantan Kepala Badan Kepegawaian Derah (BKD) Kabupaten Lebak.

Diketahui, pada 20 Agustus 2015 lalu, AN bersama mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak berinisial VIA divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Pengadilan Negeri Serang. Saat itu, AN divonis Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan 3 tahun penjara.

Bacaan Lainnya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebak Lina Budiarti membenarkan, dua mantan napi korupsi menjadi Dewas PDAM Tirta Multatuli. Namun demikian, Lina mengaku tidak mengetahui kapan vonisnya dan bebasnya kedua mantan napi korupsi tersebut.

“Tapi, mereka (dua orang) pernah menjalani pemidanaan itu memaang betul,” kata Lina saat dikonfirmasi radar24news.com, Rabu (21/1/2021).

Baca juga: Paripurna PAW, Medi Juanda Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Lebak

Lina menjelaskan, kedua mantan napi korupsi itu sudah mengikuti tahapan seleksi Dewas PDAM Tirta Multatuli. Kemudian, lolos dan terpilih menjadi Dewas perusahaan plat merah tersebut.

“Tahapanya, saat itu terjadi kekosongan direksi. Kemudian diberitahukan kepada pemilik. Kebetulan saat itu ada seleksi. Seleksi apa ya waktu itu saya lupa. Intinya mereka terpilih berdasarkan seleksi,” tuturnya.

Menurut Lina, semua warga negara memiliki hak yang sama. Namun ada pembatasan terhadap hak warga negara yang dibatasi oleh negara melalui Undang-Undang dan Peraturan. Artinya selama dalam Undang-Undang tidak ada pembatasan (mantan napi dilarang), tidak ada masalah.

“Sama juga ketika dulu misalnya anggota eh, kan baru-baru ini bahwa terpidana korupsi itu tidak boleh menjadi Caleg (Calon Legisaltif_red), setelah ada keputusan MK (Mahkamah Konsitusi_red),” pungkasnya. (aji/imron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *