SERANG, RADAR24NEWS.COM–Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten menggelar aksi unjuk rasa menentang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan tersebut karena dianggap merugikan rakyat.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan kantor DPRD Banten, Kota Serang, pada Kamis (20/2/2025). Para mahasiswa berorasi dengan membawa berbagai atribut, termasuk spanduk besar bertuliskan “INDONESIA GELAP, BANTEN DARURAT, RAKYAT SEKARAT.” Selain itu, mereka juga mengangkat kertas karton berisi tuntutan kepada pemerintah agar membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran.
Efisiensi Anggaran Dinilai Mengancam Sektor Pendidikan dan Sosial
Koordinator BEM Nusantara Banten, Badur Zaman, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi memberikan dampak negatif pada berbagai sektor penting. Terutama jika pemangkasan menyasar anggaran pendidikan, kesejahteraan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami menolak kebijakan ini karena jika anggaran pendidikan dan bantuan sosial dipotong, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat, terutama di daerah yang masih tertinggal seperti Banten. Banyak permasalahan seperti stunting, pengangguran, dan kemiskinan yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Badur.
Baca juga: Demo Proyek PIK 2 di Tangerang Ricuh! Mahasiswa Pingsan, Spanduk Dibakar
Ia menekankan bahwa efisiensi seharusnya hanya dilakukan pada anggaran yang bersifat seremonial dan tidak langsung berdampak pada masyarakat luas.
“Jangan sampai pemangkasan dilakukan pada sektor yang justru menjadi penopang kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Mahasiswa Soroti Prioritas Anggaran Pemerintah
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan proyek-proyek tertentu dibanding kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, anggaran daerah seharusnya digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, bukan dialokasikan untuk hal-hal yang kurang prioritas seperti pengadaan sepeda listrik dan fasilitas pejabat.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Jika anggaran pendidikan dikorbankan demi efisiensi, bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang unggul? Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Badur.
Penulis: Agus
Editor: Imron Rosadi
