LEBAK, RADAR24NEWS.COM-Di balik luasnya lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Kabupaten Lebak, realita di lapangan justru memprihatinkan. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas minimnya dampak sosial dari keberadaan PTPN di wilayahnya. Mulai dari kantong kemiskinan hingga jalan rusak di sekitar area perkebunan, dinilai tak sebanding dengan aktivitas produksi yang masif.
Infrastruktur Rusak, Warga Mengeluh Tapi Tak Digubris
Dalam pernyataannya pada Senin (30/6/2025), Amir menyebut kawasan sekitar perkebunan PTPN justru menjadi titik kemiskinan dan infrastruktur yang memprihatinkan.
“Kami ikut pelihara wilayah, tapi jalan rusak seperti zaman Belanda. Kok bisa daerah yang dikelilingi PTPN justru identik dengan kemiskinan?” tegas Amir.
Menurutnya, masyarakat justru kerap menyalahkan Pemkab atas kerusakan jalan, padahal itu adalah akses milik PTPN. Hal ini menjadi dilema klasik antara kewenangan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Manfaat Ekonomi Daerah Nol Besar
Tak hanya soal infrastruktur, Amir juga menyoroti sistem pajak bumi dan bangunan (PBB) yang disetor ke pusat, bukan ke daerah. Tenaga kerja lokal yang diserap pun dinilai sangat minim.
“PBB-nya ke pusat, bukan ke daerah. Tenaga kerja pun sedikit. Kami enggak merasakan dampaknya,” tambahnya.
Ia mendesak agar PTPN melakukan evaluasi manajerial dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah Lebak Tengah yang masih tertinggal.
Baca Juga: Anggaran Marka Jalan di Lebak Dituding Tak Wajar, Wabup dan Dishub Buka Suara
Aktivis Mahasiswa: “PTPN Harus Bertanggung Jawab Sosial!”
Senada dengan Wabup, aktivis mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Lebak Bersatu, Rizky Maulana, menilai PTPN selama ini “hanya numpang kaya” di atas penderitaan masyarakat.
“Kami mendukung pernyataan Pak Wabup. PTPN tak boleh cuma ambil untung. Harus ada tanggung jawab sosial. Bangun jalan, buka lapangan kerja, jangan cuma panen dan pulang!” ujar mahasiswa asal Kecamatan Malingping ini.
Rizky menambahkan, mahasiswa akan mengawal isu ini agar tidak hilang begitu saja, termasuk menuntut DPRD Lebak segera memanggil pihak PTPN untuk audiensi terbuka.
“Segera kami akan melakukan audensi dengan DPRD Lebak, terkait isu ini,” tutupnya.
Saatnya PTPN Tak Cuma Panen, Tapi Peduli
Dengan tekanan dari pemerintah daerah dan aktivis mahasiswa, kini sorotan tajam tertuju pada manajemen PTPN di Lebak. Evaluasi menyeluruh terhadap kontribusi sosial PTPN dinilai mendesak, agar keberadaan mereka benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat sekitar—bukan hanya deretan laporan panen yang menguntungkan perusahaan.
Editor: Imron Rosadi
