BANTEN, RADAR24NEWS.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terpaksa memangkas belanja daerah sebesar Rp1,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini diambil setelah target pendapatan daerah yang terlalu tinggi dinilai tidak realistis akibat penolakan kenaikan tarif pajak oleh pemerintah pusat.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Banten, Nana Supiana, menyampaikan bahwa penyesuaian ini perlu dilakukan demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Menurutnya, saat penyusunan APBD, target pendapatan daerah disusun berdasarkan asumsi adanya kenaikan tarif pajak. Namun, usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
“Beberapa hal perlu dikonsolidasikan terkait dengan kenaikan tarif pajak, yang mana berdampak pada penyesuaian belanja daerah,” ujar Nana kepada awak media, Selasa (22/4/2025).
Baca Juga: Sisa Pagar Laut di Tangerang Masih Berdiri, Ini Langkah Pemprov Banten
Kembali ke Tarif Lama, Anggaran Belanja Harus Disesuaikan
Nana menjelaskan, dengan ditolaknya tarif pajak baru, pendapatan daerah harus kembali dihitung dengan tarif lama. Akibatnya, postur belanja daerah yang sudah telanjur disusun berdasarkan target tinggi pun terpaksa dipangkas.
“Tarif pajak kembali ke tarif semula. Sebab, saat pembahasan, pendapatan telah disesuaikan untuk kenaikan tarif, yang otomatis berdampak pada besaran belanja. Jadi, belanja tersebut harus dipangkas,” kata Nana.
Pemangkasan ini, lanjutnya, menjadi bagian dari proses revisi dan evaluasi melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fokus Pada Belanja Prioritas dan Efisiensi
Meski terjadi pengurangan anggaran, Nana menegaskan bahwa belanja untuk operasional rutin dan kegiatan yang tidak berisiko wanprestasi akan tetap berjalan. Ia juga memastikan bahwa program prioritas Pemprov Banten akan tetap menjadi perhatian utama.
“Anggaran kas untuk operasional tetap berjalan. Kegiatan-kegiatan yang tidak berpotensi wanprestasi tetap dilaksanakan. Kecuali yang menyesuaikan pendapatan, itu yang harus dievaluasi,” jelasnya.
Selain itu, Nana menyebutkan bahwa efisiensi anggaran ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden terkait penghematan belanja di semua tingkatan pemerintahan. Rencana Perubahan APBD nantinya akan difokuskan pada program yang mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Banten.
Editor: Imron Rosadi
