KABUPATEN SERANG, RADAR24NEWS.COM–Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, tensi politik kembali memanas. Aliansi Masyarakat Serang untuk Demokrasi (Amunisi) angkat suara dan memperingatkan keras para kepala desa serta aparat kepolisian agar bersikap netral dalam proses demokrasi. Seruan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan ketidaknetralan yang terjadi pada Pilkada sebelumnya.
Amunisi Tegaskan Pentingnya Netralitas dalam PSU
Koordinator Aliansi Masyarakat Serang untuk Demokrasi (Amunisi), Sendi Ardianto, menegaskan bahwa netralitas kepala desa dan aparat kepolisian sangat penting agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan demokratis. Menurut Sendi, ketidaknetralan yang terjadi pada Pilkada Serentak 2024 lalu berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan PSU di Kabupaten Serang, yang tentunya merugikan banyak pihak.
“Ini adalah peringatan keras. Pada Pilkada Serentak 2024, ada ketidaknetralan dari beberapa oknum kepala desa dan oknum kepolisian yang mempengaruhi jalannya proses pemilihan. Kami dari Amunisi merasa prihatin, dan kami berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi pada PSU nanti,” ujarnya dengan nada tegas, Sabtu (12/4/2025).
Sendi juga mengingatkan bahwa PSU bukan hanya soal memilih, tetapi tentang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih dengan hati nurani tanpa tekanan atau intimidasi. Ia menambahkan bahwa masyarakat harus diberi kebebasan sepenuhnya dalam menyalurkan hak pilihnya.
“Tanpa adanya pihak yang mencampuri atau ‘cawe-cawe’ dalam proses tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: KPU Kabupaten Serang Harap Partisipasi Meningkat di PSU 19 April 2025
Pengawasan Ketat di TPS
Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan PSU yang bersih dan transparan, Amunisi telah membentuk tim pemantau yang akan dikerahkan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan. Tim ini akan secara aktif mengawasi jalannya proses pemilihan untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak manapun.
“Kami sudah membentuk tim yang akan memonitoring jalannya PSU, khususnya di TPS-TPS yang kami nilai rawan. Tim ini akan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi dan masyarakat bisa memilih dengan bebas,” kata Sendi.
Tim Amunisi juga akan tersebar di 11 kecamatan yang dianggap rawan oleh hasil pemetaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap potensi pelanggaran dapat dihindari, dan masyarakat merasa aman saat menjalankan hak pilihnya.
Harapan Terhadap Kades dan Polisi
Amunisi juga menekankan bahwa kepala desa dan polisi harus bekerja sesuai dengan tugas mereka sebagai pelindung masyarakat, tanpa mencampuri proses politik. Sendi mengimbau agar kedua pihak ini tidak terlibat dalam mendukung atau menekan pilihan tertentu. Mereka hanya perlu mengawasi keamanan dan kenyamanan proses pemilihan.
“Para kepala desa harus fokus pada tugas mereka sebagai pengayom masyarakat, dan aparat kepolisian hanya perlu menjaga ketertiban dan keamanan. Kami meminta agar mereka tidak ikut campur dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Anggaran yang Besar, Harus Berjalan Lancar
Sendi juga menyoroti dampak besar dari keputusan PSU terhadap anggaran daerah. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Serang menghabiskan dana yang tidak sedikit, sekitar Rp50 miliar. Oleh karena itu, Amunisi berharap bahwa pelaksanaan PSU kali ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar, tanpa adanya kekacauan atau permasalahan yang memicu pemborosan anggaran.
“Anggaran sebesar itu sangat sayang jika terbuang sia-sia. Oleh karena itu, kami berharap PSU kali ini benar-benar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, tanpa ada gangguan dari pihak manapun,” ujar Sendi.
Fokus pada Masa Depan Demokrasi
Dengan PSU yang semakin dekat, Amunisi mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat demokrasi yang sehat dan bersih. Keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan yang aman dan lancar, tetapi juga oleh keteladanan yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Amunisi berjanji akan terus mengawasi jalannya PSU dan memastikan tidak ada intimidasi yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung.
“Jangan biarkan demokrasi tercoreng hanya karena ketidaknetralan beberapa pihak. Mari kita jaga agar PSU di Kabupaten Serang bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil,” tutup Sendi dengan optimis.
Editor: Imron Rosadi
