TANGERANG, RADAR24NEWS.COM-Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Tangerang dan BEM Banten Bersatu di depan Kantor Bupati Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Senin (10/2/2025), berujung ricuh. Seorang mahasiswa dilaporkan pingsan setelah terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Awalnya, aksi demo berlangsung damai. Namun, situasi berubah menjadi tegang setelah mahasiswa kecewa karena tidak ada pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menemui mereka. Massa aksi kemudian mencoba menerobos masuk ke Kantor Bupati Tangerang, tetapi dihalangi oleh aparat kepolisian yang berjaga. Bentrokan pun tak terhindarkan, menyebabkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi.
Ketegangan semakin memuncak ketika mahasiswa membakar spanduk sebagai bentuk protes. Di tengah kericuhan, seorang mahasiswa tiba-tiba jatuh pingsan, diduga akibat kelelahan dan desakan massa.
Tuntutan Mahasiswa: Dugaan Suap Pejabat Terkait PIK 2
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut transparansi terkait proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. Mereka menduga adanya praktik suap dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan laut Tangerang.
Menurut salah satu mahasiswa, Saeful Bahri, mereka menduga pejabat Bupati Tangerang dan jajaran terlibat dalam pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang memungkinkan terbitnya SHM dan SHGB untuk lahan yang sebelumnya merupakan laut.
“Kami menduga ada suap dalam penerbitan PKKPR yang membuat SHM dan SHGB bisa terbit di laut Tangerang. Ini harus diusut tuntas!” tegas Saeful dalam orasinya.
Baca juga: Soma Atmaja Belum Laporkan Harta Kekayaan Selama Menjabat Sekda Kabupaten Tangerang?
Pihak Bupati Tangerang Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Tangerang Andy Oni belum memberikan keterangan resmi terkait aksi demonstrasi tersebut. Wartawan telah mencoba menghubungi Andy Oni melalui pesan WhatsApp, tetapi belum mendapatkan respons.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan semakin besarnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah untuk bersikap transparan dalam kebijakan perizinan lahan, terutama terkait proyek-proyek besar seperti PIK 2. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dari pihak berwenang.
Penulis dan Editor: Imron Rosadi
Temukan Berita Radar24News.com di Google News, Saluran WahtsApp, Saluran Telegram
