LEBAK, RADAR24NEWS.COM-Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Lebak masih menjadi perhatian serius pemerintah, terutama terkait dengan kerusakan ruang kelas di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak, dari total 1.670 ruang kelas yang ada, sebanyak 59 ruang kelas mengalami kerusakan berat, 418 dalam kondisi rusak sedang, dan 1.193 masih layak digunakan.
Anggaran Besar Diperlukan untuk Renovasi
Untuk memperbaiki 59 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, dibutuhkan anggaran sekitar Rp14,75 miliar. Perhitungan ini didasarkan pada estimasi biaya renovasi sebesar Rp250 juta per ruang kelas.
“Terdapat 59 ruang kelas SMP di Lebak yang mengalami kerusakan berat, sementara 1.193 ruang kelas masih dalam kondisi baik,” ujar Kabid SMP Dindik Kabupaten Lebak, Ibnu Wahidin, Jumat (31/1/2025).
Pihak Dindik Lebak masih menunggu kepastian mengenai jumlah ruang kelas yang akan mendapat perbaikan tahun ini, karena alokasi anggaran belum final.
Baca juga: Waspada! Puluhan Warga Lebak Terjangkit Kusta, Ini Gejalanya
Kondisi Sekolah di Kabupaten Lebak
Secara keseluruhan, kondisi ruang kelas dan bangunan sekolah di Kabupaten Lebak masih tergolong cukup baik, meskipun ada beberapa yang perlu segera diperbaiki.
“Meskipun mayoritas ruang kelas masih bisa digunakan, kami tetap berupaya untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak berat, meskipun anggaran yang tersedia terbatas,” tambah Ibnu Wahidin.
Pemerhati Pendidikan Angkat Bicara
Menanggapi kondisi ini, pemerhati pendidikan asal Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Dede Wahyudin menyatakan, perbaikan ruang kelas yang rusak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kerusakan ruang kelas di Lebak adalah masalah yang harus segera ditangani. Fasilitas pendidikan yang layak akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran siswa. Pemerintah harus memastikan adanya alokasi dana yang cukup, serta transparansi dalam pengelolaannya,” ujar Syaiful.
Menurutnya, jika ruang kelas yang rusak tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pembelajaran dan kenyamanan siswa dalam menerima materi di sekolah.
“Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga perlu memperhatikan pemeliharaan rutin agar kejadian serupa tidak terus berulang. Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pendidikan juga bisa menjadi solusi alternatif,” tambahnya. (asep/imron)
