KOTA SERANG, RADAR24NEWS.COM-Sebanyak 2.121 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengikuti program asesmen resmi yang berlangsung mulai 20 hingga 30 Januari 2025. Program ini bertujuan memetakan potensi ASN secara profesional dan berbasis ilmiah, sekaligus menentukan posisi yang paling sesuai dengan kompetensi mereka.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menekankan pentingnya menjaga integritas selama proses asesmen. Ia mengingatkan para ASN untuk menjauhi praktik tidak etis, seperti mendekati pejabat demi mendapatkan jabatan tertentu.
“Kami ingin ASN Pemprov Banten menjaga integritas. Tidak perlu kasak-kusuk, semua akan dipotret secara ilmiah sesuai aturan. Jabatan itu adalah penghargaan atas kinerja, bukan sesuatu yang diminta-minta,” tegas Nana pada Selasa, 20 Januari 2025.
Dilaksanakan Secara Objektif dan Ilmiah
Sebanyak 2.091 ASN, mulai dari staf hingga Eselon III, akan menjalani tes yang diselenggarakan di Asesmen Center Pemprov Banten. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi setiap harinya—pagi dan siang—dengan total 400 soal yang harus dikerjakan oleh setiap peserta untuk mengukur kemampuan dan kompetensinya.
“Hasil asesmen ini akan kami serahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari situ, rekomendasi terkait posisi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN akan dikeluarkan. Semua dilakukan berdasarkan data dan penilaian objektif,” jelas Nana.
Baca juga: Silpa APBD Banten Tembus Rp443 Miliar, Apa Rencana Pemprov Selanjutnya?
Ia juga menambahkan, jika ada ASN yang dinilai kurang kompeten, Pemprov Banten akan memfasilitasi mereka dengan berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, magang, mentoring, atau coaching.
“Kalau kompetensinya belum memadai, kita akan bantu agar mereka dapat berkembang. Semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitasnya,” ujarnya.
Pesan Pj Gubernur: Hindari Praktik Curang
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Ucok Abdulrauf Damenta, turut mengingatkan ASN untuk tidak tergoda pada oknum yang menawarkan bantuan dalam mendapatkan jabatan tertentu. Ia menegaskan bahwa seluruh proses asesmen dilakukan secara profesional dan transparan.
“Jangan percaya pada siapa pun yang menawarkan bantuan untuk jabatan. Semua sudah ada datanya, dan kita tahu riwayat kerja setiap ASN, termasuk siapa yang layak untuk posisi tertentu. Tidak perlu ada zona nyaman atau praktik curang,” tegasnya.
Menurutnya, asesmen ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami ingin membangun lembaga yang melayani masyarakat dengan baik, tanpa campur tangan kepentingan pribadi. Biarkan proses ini berjalan sesuai aturan. Allah sudah menentukan rezeki dan jalan hidup masing-masing,” tambahnya.
Dengan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat secara maksimal, Pemprov Banten berharap asesmen ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan profesionalisme ASN. (agus/imron)
