JAKARTA, RADAR24NEWS.COM-Protes Bupati Kepulauan Meranti Mumammad Adil kepada Kementerian Keuangan atau Kemenkeu terkait Dana Bagi Hasil (DBH), masih menjadi sorotan publik. Untuk menemukan solusi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan antara Bupati Meranti dan Kemenkeu serta Kementerian ESDM. Rencannya, pertemuan akan digelar pada besok, Selasa (20/12/2022) di Kantor Kemendagri, Jakarta.
“Rencannya, pertemuan akan digelar besok. Hasilnya akan diketahui pasca pertemuan tersebut,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni berdasarkan keterangan terulis diterima radar24news.com, Senin (19/12/2022).
Menurut Agus, pertemuan tersebut akan membahas besaran DBH untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepuluan Meranti. Hal tersebut sesuai dengan protes Bupati Kepuluan Meranti Muhammad Adil kepada Kemenkeu beberapa hari lalu.
Sekedar diketahui, Bupati Meranti menyampaikan bahwa Kemenkeu dinilai tidak adil memberikan DBH ke Pemkab Meranti. Padahal, pemerintah telah mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di Kepulauan Meranti.
“Kemendagri dan Kemenkeu beserta Pemda (Pemerintah Daerah) selalu melakukan rapat terkait rekonsiliasi data sebagai dasar DBH. Mungkin, perwakilan rapat dari Pemda tidak selalu menyampikan hasil kepada Kepala Daerah. Makanya yang datang rapat harusnya lapor hasil rapat ke kepala daerahnya,” ungkap Agus menanggapi protes Bupati Meranti.
Sementara terkait pertemuan antara Pemda dan Kemenkeu serta Kemeterian ESDM, tambah Agus, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan. Dia berharap dalam pertemuan pada Selasa (20/12/2022), masing-masing pihak bisa berdiskusi serta membahas dari hati ke hati, secara transparan dan terbuka.
“Tujuan pertemuan ini agar transparan, biar tak ada dusta diantara kita,” tutupnya. (rd/gus)
){kind=link}