Balon Kades Incumbent di Kabupaten Tangerang Terancam Gugur

  • Whatsapp
Balon Kades Incumbent di Kabupaten Tangerang Terancam Gugur
Ilustrasi: Pilkades 2021.

KABUPATEN TANGERANG, RADAR24NEWS.COM-Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) incumbent atau petahana terancam gugur bila tidak menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ).

Kewajiban menyerahkan LPPD AMJ kepada Bupati oleh Balon Kades Incumbent tersebut tertuang dalam pasal 24 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana menegaskan, penyerahaan LPPD AMJ merupakan syarat wajib Balon Kades incumbent yang ingin mencalonkan diri lagi. Pasalnya, Bupati tidak akan memberikan izin jika Balon Kades kades Inkumben belum memberikan LPPD AMJ.

“Balon Kades Inkumben harus menyerahkan LPPD AMJ kepada Bupati dalam jangka waktu 30 hari, setelah diterimanya pemberitahuan akhir masa jabatan,” kata Dadan kepada radar24news.com melalui telepon, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Hasil Tes Kesehatan Bakal Calon Kades Diumumkan Besok

Menurutnya, pihaknya saat ini masih menunggu para balon Kades petahana untuk menyerahkan LPPD AMJ. Agar saat proses pendaftaran pencalonan kades tidak ada yang bermasalah.

“Saya berharap, proses Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang berjalan dengan aman, lancar da damai,” harapnya.

Dalam kesempatan ini, Dadan menyatakan, Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Tangerang dipastikan tidak akan ada calon tunggal atau calon kades melawan kotak kosong. Sebab, melarang adanya calon tunggal.

“Tidak bisa (calon Kades tunggal), harus ditambah waktu penjaringan,” pungkasnya. (imron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 Komentar

  1. klw cm lppd msh bisa dianggap tdk transfaran.krn hy sebatas camat dan mdngetahui prilahal laporan lppd amj tersebut…agar lebih terbuka dan msyrkt pun berhak utk mengetahui nya,harus di terap kan juga permendagri no 46 tahun 2018…yg dalam poin permendagri itu petahana harus menyerahkan lkppd dan ippd nya kepada BPD utk di inpormasikan secara terbuka kepada tokoh” masyarakat…klw hy lppd kepada bupati khawatir ada terkesan melindungi para petahana yg korup dana desa tersebut..